Said Abdullah Dorong Pemerintah Perkuat Dampak Belanja Negara

KORANMADURA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong agar setiap program nan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tujuan nan jelas, akibat nan terukur, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Said saat rapat kerja pembahasan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut dia, sejumlah parameter dalam RAPBN 2027 perlu dikaji kembali lantaran capaian terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mendekati sasaran nan ditetapkan pemerintah.

Said mencontohkan sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 nan diajukan sebesar 6 persen. Padahal, dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Juni lalu, Banggar dan pemerintah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen.

“Apakah mungkin kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah,” ujarnya.

Hal serupa mengenai sasaran rasio gini. Saat ini rasio gini berada di nomor 0,368, sementara RAPBN 2027 menetapkan sasaran 0,362-0,367. Said meminta pemisah atas sasaran tersebut dikoreksi agar lebih rendah.

Untuk tingkat pengangguran, info BPS menunjukkan nomor 4,68 persen. Sementara RAPBN 2027 menargetkan tingkat pengangguran sebesar 4,30-4,87 persen. Menurut Said, pemisah atas sasaran tersebut juga perlu dipikirkan kembali.

Selanjutnya, dia juga menyoroti proporsi tenaga kerja formal. Per Mei 2026, proporsi tenaga kerja umum mencapai 40,7 persen. Angka tersebut dinilai tetap sangat dekat dengan sasaran RAPBN 2027 sebesar 40,8 persen.

“Padahal Februari 2024 lampau kita sudah di posisi 40,83 persen. Harusnya sasaran kita bisa lebih besar lagi,” katanya.

Soroti Arah Kebijakan Moneter

Said menilai dugaan nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 dengan titik tengah Rp17.500 per dolar AS cukup realistis. Namun, kondisi ekonomi dunia menuntut adanya orkestrasi kebijakan moneter nan jelas.

Ia menyinggung kebijakan China nan condong mendevaluasi yuan untuk menjaga daya saing produk ekspornya. Di sisi lain, Amerika Serikat menghadapi persoalan defisit transaksi perdagangan dan inflasi nan tinggi sehingga penguatan dolar menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Karena itu, Said mempertanyakan arah kebijakan moneter Indonesia ke depan, apakah bakal lebih diarahkan untuk memperkuat ekspor komoditas alias menekan inflasi pangan dan daya nan tetap banyak ditopang impor.

“Dalam keadaan bumi nan tak menentu dan keterbatasan fiskal, kudu ada narasi nan memandu arah kebijakan moneter ke depan, agar secara teknis bisa dijalankan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

Minta Validasi Data DTSEN

Said juga menekankan pentingnya kecermatan info dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurut dia, info menjadi dasar untuk memastikan kesesuaian antara persoalan, intervensi program, dan anggaran.

Ia menyoroti munculnya protes masyarakat mengenai perubahan posisi dalam desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, kesalahan pendataan berpotensi membikin masyarakat nan berkuasa justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.

“Kami minta BPS untuk koreksi ke dalam, segera lakukan pengesahan info kembali. Jangan sampai kekeliruan info menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi,” katanya.

Waspadai Beban Pajak

Said juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan sasaran penerimaan perpajakan. Hal itu krusial lantaran kondisi ekonomi rumah tangga dinilai tetap condong tumbuh di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Dalam RAPBN 2027, terdapat kenaikan sasaran penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp132,8 triliun.

Said berambisi peningkatan penerimaan pajak tersebut berasal dari pertumbuhan ekonomi secara alamiah, bukan dari pengenaan pajak baru nan berpotensi menambah beban masyarakat.

“Kami berambisi sasaran kenaikan berkarakter alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru nan berpotensi membebani rakyat,” tegasnya.

Di sisi lain, dia mempertanyakan penurunan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari outlook 2026 nan diperkirakan mencapai Rp575 triliun, sasaran PNBP dalam RAPBN 2027 justru turun menjadi Rp517,4 triliun.

Menurut Said, meski nilai komoditas ekspor diperkirakan berpotensi melemah pada 2027, perbaikan tata kelola sumber daya alam semestinya dapat menopang penerimaan negara.

Dorong Defisit APBN 2027 di Level 2,4 Persen

Said juga kembali mengingatkan pentingnya peta jalan menuju APBN berimbang. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menyehatkan kondisi fiskal sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku pasar.

Ia mencatat defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,81 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan defisit pada beberapa tahun sebelumnya nan bisa berada di bawah 2,4 persen.

Karena itu, Said berambisi pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan menargetkan defisit APBN 2027 pada level 2,4 persen.

“Langkah ini sebagai jalan berjenjang menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar. Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio nan telah jauh melampaui pemisah atas dari rekomendasi IMF,” ujarnya.

Said menegaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah shopping negara menembus lebih dari Rp4.000 triliun. Besarnya shopping tersebut, kata dia, kudu diikuti tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan akibat nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (*/FAT/DIK)